Daerah

Pemda Kabupaten Kupang Akan Adakan Pinjaman Daerah Sebesar Rp.100 Miliar di Tahun 2027

15
×

Pemda Kabupaten Kupang Akan Adakan Pinjaman Daerah Sebesar Rp.100 Miliar di Tahun 2027

Sebarkan artikel ini
Keterangan: Bupati Kupang, Yosef Lede, S.H Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, S.H, Wakil Ketua I DPRD, Tome Da Costa, S.H, dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kupang, Sofia Malelak De Haan.
Keterangan: Bupati Kupang, Yosef Lede, S.H Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, S.H, Wakil Ketua I DPRD, Tome Da Costa, S.H, dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kupang, Sofia Malelak De Haan.

KabKupang_IndoNusra.com– Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kupang Merencanakan Pinjaman Daerah sebesar Rp.100 miliar pada tahun 2027 untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur sebagai prioritas untuk Meningkatkan Konektivitas antar Wilayah.

Hal ini diungkapkan Bupati Kupang, Yosef Lede saat menghadiri Pembukaan Sidang IV Masa Sidang I DPRD Kabupaten Kupang, di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kupang, di Gedung DPRD Kabupaten Kupang, Oelamasi, Selasa (17/11).

Sidang yang dibuka Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas tersebut, digelar untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kupang 2027, dan 4 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kupang.

Bupati Kupang mengatakan, ‎Pemerintah Kabupaten Kupang melalui pergelaran sidang bersama lembaga DPRD Kabupaten Kupang tersebut menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada Rakyat melalui pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta empat lampiran dokumen strategis daerah.

Dilanjutkan, APBD Tahun 2027 harus disusun secara cermat, bertanggung jawab, transparan, dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Prioritas pembangunan dikatakannya, diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penurunan angka kemiskinan serta stunting, penguatan ketahanan pangan dan ekonomi lokal, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan irigasi.

Perhatian khusus juga diberikan bagi masyarakat di wilayah pedesaan, pesisir, dan daerah terpencil.

Pembangunan Patung Kristus di Pulau Semau dilaksanakan secara bertahap dengan skema tahun jamak atau multi-years tahun 2026–2028 sesuai kesepakatan dalam KUA-PPAS, yang diharapkan dapat menjadi ikon pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah merencanakan pinjaman daerah sebesar Rp100 miliar pada tahun 2027 untuk mendukung pembangunan infrastruktur sebagai prioritas untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.

“Kedua kebijakan ini harus dilaksanakan dengan perencanaan matang, memperhatikan kemampuan keuangan daerah, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat”, jelas Lede.

Sidang tersebut juga membahas empat lampiran Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi landasan tata kelola jangka panjang yaitu:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kupang 20 Tahun ke depan sebagai panduan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan perlindungan kawasan dari risiko bencana.

2. ‎Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025–2055 untuk penjagaan kualitas air, tanah, udara, pesisir, dan sumber daya alam demi keberlanjutan hidup generasi mendatang.

3. ‎Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai instrumen pemenuhan hak tumbuh kembang, pendidikan, dan kesehatan anak dalam lingkungan yang aman.

4. ‎Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan untuk peningkatan kesempatan setara bagi perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kepemimpinan sebagai mitra utama pembangunan.

Harapannya, seluruh perangkat daerah mampu menyampaikan data yang akurat serta bertanggung jawab dalam menyelaraskan program-program pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kupang Tahun 2025–2029.

Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas mengatakan, APBD bukan sekadar dokumen Angka-angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen kebijakan fiskal daerah yang paling krusial untuk menggerakkan roda perekonomian, peningkatan kualitas pelayanan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kupang.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 ini merupakan bagian dari kesinambungan pembangunan daerah yang telah kita sepakati bersama dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) beberapa waktu yang lalu.

Karenanya, pembahasan anggaran tersebut memiliki nilai strategis untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat Kabupaten Kupang.

“Dalam proses pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 ke depan, DPRD akan menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara cermat, objektif, dan konstruktif. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian kita bersama yaitu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD, efisiensi dan penetapan sasaran belanja, serta kepatuhan terhadap regulasi dan jadwal”, jelas Taimenas. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *