Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh (tengah), menegaskan tidak ada rencana peralihan PPPK menjadi CPNS tahun 2026. Foto: Repro Kumparan.
Kupang_IndoNusra.com– Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menegaskan pemerintah tidak merencanakan peralihan status PPPK menjadi CPNS, merespons beredarnya surat edaran Kementerian Kesehatan yang memicu polemik.
Seperti yang di kutip media ini melalui TELISIK.ID, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan bahwa informasi mengenai rencana pengalihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku saat ini.
Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan kabar yang beredar luas di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan tenaga kesehatan.
“Perlu saya tegaskan, tidak ada rencana pemerintah untuk melakukan peralihan PPPK menjadi CPNS di Kementerian Kesehatan”, kata Zudan dikutip dari Instagram resmi BKN, Jumat (17/04).
Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Kesehatan guna memastikan kebenaran informasi yang beredar.
Dari hasil koordinasi tersebut, tidak ditemukan adanya instruksi maupun proses pendataan terkait pengalihan status PPPK menjadi CPNS.
Selain itu, dalam sistem yang dikelola oleh BKN juga tidak terdapat agenda atau tahapan yang mengarah pada perubahan status tersebut.
Lebih lanjut, Zudan menegaskan bahwa mekanisme perubahan status kepegawaian dalam sistem aparatur sipil negara tidak dapat dilakukan secara instan.
Setiap proses harus melalui tahapan administratif yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, penetapan formasi, hingga pelaksanaan seleksi yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif sesuai peraturan perundang-undangan.
Polemik ini mencuat setelah beredarnya Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor: KP.01.01/D.I/2611/2026 tertanggal 2 April 2026. Surat tersebut ditujukan kepada 41 direktur utama rumah sakit dan memuat judul terkait peralihan status Non-ASN menjadi CPNS, sehingga memunculkan beragam penafsiran di kalangan pegawai.
Melansir laman Fajar, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, membenarkan bahwa surat edaran tersebut merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansinya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa substansi surat perlu dipahami secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait kebijakan yang berlaku.
Penjelasan dari Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Kesehatan ini menjadi rujukan dalam memahami isu yang berkembang.
Hingga saat ini, pemerintah menegaskan bahwa pengangkatan aparatur sipil negara tetap dilakukan melalui mekanisme resmi, tanpa adanya kebijakan peralihan langsung dari PPPK menjadi CPNS. (AJ/Yuantin).