Kupang_IndoNusra.com– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mendorong penguatan konektivitas antarwilayah di Pulau Flores sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang sekaligus penguatan ketahanan wilayah dalam menghadapi situasi darurat dan bencana.
Salah satu langkah strategis yang menjadi perhatian Gubernur NTT adalah rencana perbaikan dan pengembangan Jalur Pantai Utara atau Pantura Flores.
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTT, Melki Laka Lena secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rapat penanganan gempa bumi dan percepatan pemulihan wilayah terdampak yang berlangsung di Posko Penanganan Gempa Bumi Yonif TP 834/Wakanga Mere, Kabupaten Nagekeo, Rabu (26/08) lalu.
Pada kesempatan itu Ia mengatakan, pengalaman penanganan bencana di Flores kembali menunjukkan pentingnya ketersediaan jalur alternatif untuk mendukung mobilitas masyarakat, distribusi bantuan, serta pergerakan personel dan logistik dalam situasi darurat.
“Sejak kejadian tahun 1992 ke sini, jalur utara kami ini jadi penentu pergerakan bantuan. Kalau tidak bisa digerakkan, berarti melalui udara atau laut”, ujarnya
Pembangunan dan pengembangan akses jalan di wilayah utara Flores dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
“Izin, Pak Presiden, sejak zaman Pak Ben Mboi dulu menjadi mimpinya, kalau bisa utara kita buka, Pak Presiden. Kalau utara dibuka, sektor produksi, pariwisata, ekonomi kita di utara itu terbuka. Flores bisa berkembang lebih baik lagi. Jalan lintas utaranya kita buka”, lanjutnya.
Presiden Prabowo kemudian memastikan kembali maksud dari usulan tersebut. “Maksudnya terbuka pakai apa?” tanya Presiden Prabowo. “Jalan lintas utara, Pak Presiden,” jawab Gubernur Melki.
Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo langsung meminta Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo untuk menindaklanjuti rencana pembangunan Jalan Lintas Utara Flores. “Rencanakan, Menteri PU,” perintah Prabowo.
Menanggapi arahan tersebut, Menteri PU RI kemudian menyampaikan bahwa rencana pembangunan jalur tersebut telah masuk dalam perencanaan. “Sudah direncanakan,” jawab Dody Hanggodo.
Ruas jalan Pantura Flores yang direncanakan untuk penanganan melalui pekerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi mencakup Simpang Nggorang–Simpang Terang sepanjang 32,90 km, Simpang Terang–Simpang Noa sepanjang 23,40 km, serta Simpang Noa–Wontong sepanjang 25,20 km di Kabupaten Manggarai Barat.
Selanjutnya, terdapat ruas Nggalak–Kendindi sepanjang 30,30 km dan Reo–Wae Gongger sepanjang 0,60 km di Kabupaten Manggarai.
Di Kabupaten Manggarai Timur, penanganan mencakup ruas Wae Gongger–Pota sepanjang 46,30 km dan Pota–Labuan Kelambu sepanjang 35,00 km. Di wilayah Kabupaten Ngada, terdapat ruas Labuan Kelambu–Riung sepanjang 25,06 km serta Riung–Lengkosambi sepanjang 17,90 km.
Sementara di Kabupaten Nagekeo, ruas yang direncanakan ditangani meliputi Ngolonio–Danga sepanjang 18,80 km, Marapokot–Aeramo sepanjang 6,66 km, serta Aeramo–Kaburea sepanjang 34,50 km. Di Kabupaten Ende, penanganan mencakup Kaburea–Ranakolo sepanjang 37,24 km dan Maurole–Koro sepanjang 41,15 km.
Selanjutnya, di Kabupaten Sikka terdapat ruas Koro–Maumere sepanjang 36,58 km serta Nupangamli–Mudajebak sepanjang 25,70 km. Secara keseluruhan, terdapat 16 ruas jalan dengan total panjang 437,29 km yang masuk dalam rencana penanganan tersebut.
Bagi Pemerintah Provinsi NTT, pembangunan Jalur Pantura Flores memiliki arti strategis yang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik. Perbaikan dan pengembangan jalur Pantura Flores diharapkan dapat memberikan pilihan akses baru bagi masyarakat.
Membuka jalur distribusi hasil produksi para petani di utara Flores, mendukung pengembangan sektor pariwisata yang memudahkan wisatawan mengeksplor berbagai destinasi wisata di utara Flores, serta memperkuat kemampuan pemerintah dan seluruh elemen kemanusiaan dalam menjangkau masyarakat ketika terjadi bencana.
Gempa bumi yang melanda Flores pada 15 Agustus 2026 lalu menjadi salah satu momentum penting untuk kembali melihat kebutuhan pembangunan konektivitas secara lebih komprehensif.
Dalam situasi darurat, akses transportasi menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kecepatan penanganan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Ketika akses darat mengalami gangguan atau belum tersedia secara memadai, distribusi logistik dan mobilisasi personel penanganan bencana harus mengandalkan jalur udara maupun laut.
Kedua jalur tersebut memiliki peran penting, namun juga menghadapi keterbatasan tertentu, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah dengan kondisi geografis yang sulit.
Karena itu, Pemerintah Provinsi NTT memandang keberadaan jalur alternatif yang memadai sebagai bagian penting dari upaya memperkuat sistem konektivitas dan ketahanan wilayah.
Jalur Pantura Flores diharapkan dapat menjadi jalur alternatif yang melengkapi jaringan transportasi yang telah ada. Kehadirannya bukan untuk menggantikan jalur utama, melainkan memperkuat pilihan akses antardaerah sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang dapat berlangsung lebih optimal.
Selain mendukung penanganan bencana, pengembangan Jalur Pantura Flores juga memiliki potensi besar untuk membuka akses menuju berbagai kawasan yang selama ini belum terhubung secara optimal.
Jalur tersebut berpotensi menghubungkan berbagai kawasan penting di sepanjang Pulau Flores, mulai dari Labuan Bajo di wilayah bagian barat hingga bagian timur Flores, termasuk membuka dan memperkuat akses ke sejumlah sentra pertumbuhan ekonomi, kawasan produksi, wilayah perikanan, serta destinasi pariwisata.
Pengembangan konektivitas di wilayah utara Flores juga diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Akses jalan yang lebih baik akan memperlancar pergerakan hasil pertanian, perikanan, dan berbagai produk masyarakat menuju pasar.
Di sisi lain, kawasan-kawasan destinasi pariwisata yang selama ini memiliki keterbatasan akses juga berpeluang untuk berkembang seiring meningkatnya konektivitas antarwilayah. Dengannya, aktivitas wisatawan tidak hanya berpusat di Labuan Bajo tapi juga bisa menyebar ke berbagai tempat di Flores.
Bagi Gubernur NTT, pembangunan Flores tidak boleh hanya bertumpu pada satu jalur pertumbuhan. Potensi-potensi yang tersebar di berbagai wilayah perlu dihubungkan melalui infrastruktur yang memadai agar pertumbuhan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
Dorongan pembangunan Pantura Flores juga merupakan bagian dari visi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat konektivitas wilayah.
Gagasan pembangunan jalur utara Flores sendiri bukan merupakan hal baru. Menurut Gubernur Melki, pembangunan akses tersebut telah menjadi cita-cita sejak era Gubernur NTT Ben Mboi. Kini, di tengah proses penanganan dan pemulihan pascagempa Flores, gagasan tersebut kembali mendapatkan relevansi yang kuat.
Pemprov NTT memandang bahwa proses pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat yang terdampak, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.
Bencana telah memberikan pelajaran mengenai pentingnya kesiapsiagaan dan ketahanan wilayah. Salah satu aspek yang perlu terus diperkuat adalah tersedianya sistem konektivitas yang memiliki jalur alternatif dan mampu mendukung mobilitas dalam berbagai kondisi.
Karena itu, aspirasi yang disampaikan Gubernur Melki kepada Presiden Prabowo merupakan bagian dari upaya Pemprov NTT untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan strategis masyarakat Flores di tingkat nasional.
Pemprov NTT berharap dukungan dan perhatian pemerintah pusat dapat semakin memperkuat percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores.
Bagi Pemprov NTT, Pantura Flores bukan sekadar pembangunan sebuah jalan baru. Lebih dari itu, jalur tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya membuka konektivitas, memperluas akses ekonomi, mendorong pemerataan pembangunan, serta memperkuat masa depan Flores sebagai wilayah yang semakin terhubung dan berdaya tahan.
Melalui pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di tengah penanganan bencana gempa Flores, Gubernur Melki Laka Lena kembali membawa aspirasi pembangunan Jalur Pantura Flores ke meja pembangunan nasional. (BAPNTT/BS)
