Kupang_IndoNusra.com– Badan Pengurus Ikatan Kaum Intelektual Fatuleu (IKIF) secara tegas menyoroti sekaligus mengecam keras krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite yang melumpuhkan aktivitas masyarakat di daratan Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam beberapa hari terakhir hari Minggu, (11/10).
BBM merupakan urat nadi perekonomian rakyat dan penggerak utama kehidupan sosial masyarakat.
Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat daratan Timor dipaksa menghadapi kelangkaan Pertalite yang sistematis.
Fakta bahwa hampir seluruh dispenser Pertalite di SPBU dalam kondisi kosong, sementara varian Pertamax nonsubsidi tersedia melimpah memunculkan dugaan kuat adanya skenario bisnis terselubung oleh pihak Pertamina untuk menahan pasokan subsidi demi mendongkrak penjualan Pertamax yang harganya melambung tinggi di angka Rp16.000,00 per liter.
Kebijakan sepihak ini jelas merupakan bentuk pemaksaan dan penindasan ekonomi nyata terhadap kelompok masyarakat kecil, termasuk sopir angkutan umum, ojek, pedagang kecil, dan pelaku UMKM yang kelangsungan hidupnya bergantung pada BBM subsidi. Jelas Ketua Ikif Marsel Nomeni
Kepala Bidang Aksi Dan Partisipasi Yasmin Utan juga menilai ada kegagalan institusional yang fatal dari lembaga pengawas dan penegak hukum di daerah.
“Kami menduga kuat bahwa Ombudsman RI Perwakilan NTT dan Kepolisian Daerah (Polda) NTT telah melakukan pembiaran dan mandul dalam menjalankan fungsi kontrol serta penegakan hukum”, bebernya.
Ketidak mampuan kedua lembaga ini dalam memberantas mafia pelangsir dan spekulan BBM yang beroperasi secara kasatmata, memperkuat indikasi adanya kelalaian struktural yang mengorbankan hak-hak konstitusional publik demi kepentingan kapital.
Atas dasar kondisi kritis tersebut, IKIF menyatakan tiga tuntutan mendesak kepada para pemangku kebijakan, yang pertama Mendesak Pemerintah Provinsi NTT, dan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Daratan Timor untuk segera keluar dari sikap diam, menghentikan pembiaran, dan melakukan intervensi nyata guna menstabilkan tata kelola distribusi BBM di tingkat hilir.
Kedua, Menuntut Pertamina Patra Niaga untuk membuka transparansi data kuota harian dan menjamin pemulihan stok Pertalite di seluruh SPBU daratan Timor dalam waktu seketika.
Ke tiga, Mendesak Kapolda NTT dan Ombudsman NTT untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan kongkalikong antara oknum SPBU dengan para spekulan, serta menindak tegas seluruh pihak yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat.
Marsel Nomeni menegaskan bahwa hak masyarakat atas energi bersubsidi tidak boleh dikorbankan demi keuntungan korporasi maupun akibat dari kelalaian para pemangku kebijakan.
“Sebagai bagian dari tanggung jawab moral kaum terdidik, kami akan terus mengawal isu ini secara konsisten dan terukur hingga hak-hak ekonomi masyarakat daratan Timor dipulihkan sepenuhnya.
“Suara Rakyat adalah Hukum Tertinggi”, Tegasnya
Pemprov NTT dan Pertamina Percepat Pemulihan Pasokan BBM, Masyarakat Diminta Tidak Panik
Tanggapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dan Pertamina Selasa, 12 Oktober 2026, Pemprov NTT bersama PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat koordinasi untuk memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) kembali normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat kembali mengakses BBM dengan lebih mudah tanpa harus khawatir terhadap ketersediaan pasokan. Pemprov NTT mengimbau masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan, karena secara umum stok masih tersedia dan upaya pemulihan distribusi terus berjalan.
Sebelumnya, terpantau banyak kendaraan mengular di sejumlah titik SPBU mengantri BBM. Hal ini dipicu oleh keterlambatan pengiriman dari kilang Balikpapan menuju Fuel Terminal Tenau, Kupang.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTT, Viktor Manek menjelaskan bahwa gangguan pasokan beberapa hari terakhir dipicu keterlambatan alokasi BBM dari Kilang Balikpapan yang berdampak pada jadwal pengiriman ke NTT.
Namun demikian, sejak Sabtu, (10/10/2026) kapal pengangkut BBM sudah tiba di FT Tenau, dengan membawa 6.000.000 (enam juta) liter BBM. Setelah proses pembongkaran selesai, penyaluran langsung dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan SPBU di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS dan Kabupaten TTU.
Selanjutnya pada Minggu (11/10/2026), sebanyak 384.000 liter Pertalite kembali disalurkan untuk wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan TTS. Sementara pada Senin, (12/10/2026), sebanyak 248.000 liter Pertalite disalurkan secara khusus untuk memperkuat persediaan di 15 SPBU di Kota Kupang.
Ia menyampaikan, 15 SPBU di Kota Kupang yang menjual Pertalite saat ini telah kembali beroperasi normal. Pemerintah bersama Pertamina tetap memantau kondisi di lapangan untuk memastikan pasokan yang masuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan membantu mengurai antrean kendaraan.
Selain pemulihan pasokan di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS, perhatian juga diberikan kepada Kabupaten TTU yang menghadapi kendala pengiriman akibat keterlambatan kapal menuju Fuel Terminal Atapupu.
Untuk mengantisipasi keterlambatan itu, dilakukan pengalihan pasokan dari FT Tenau, Kupang, serta dukungan distribusi menggunakan mobil tangki tambahan sesuai kebutuhan.
Menurutnya, pemantauan stok dan distribusi akan terus dilakukan, termasuk terhadap jadwal kedatangan kapal berikutnya, sehingga potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih awal.
“Pemantauan stok dan distribusi terus kami lakukan bersama pihak terkait. Kita ingin memastikan kesinambungan pasokan tetap terjaga karena BBM sangat dibutuhkan masyarakat untuk transportasi, kegiatan usaha, dan aktivitas ekonomi sehari-hari”, ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi pasokan BBM nonsubsidi sejauh ini tidak mengalami kendala, baik dari sisi ketersediaan stok maupun penyaluran.
Koordinasi Pemerintah dan Pertamina Terus Berjalan.
Sementara itu, Sales Manager Pertamina NTT, Muhammad Ali mengatakan, keterlambatan kedatangan kapal mengharuskan Pertamina menyesuaikan jadwal penyaluran BBM.
Untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat, Pertamina terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT serta pemerintah kabupaten/kota, termasuk mengoptimalkan penyaluran pada hari Minggu.
Ketersediaan BBM di NTT secara keseluruhan tergolong aman, stok yang tercatat saat ini meliputi avtur sebanyak 2.017 kiloliter (KL), minyak tanah 2.182 KL, Pertalite 15.928 KL, Pertamax 2.182 KL, Biosolar 6.278 KL, dan Pertamina Dex 1.606 KL.
Secara umum, stok BBM dan LPG beserta penyalurannya di NTT masih berjalan aman dan lancar. Pemprov NTT akan terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait untuk memantau perkembangan stok serta distribusi BBM di seluruh wilayah.
Di sisi lain, masyarakat diimbau tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan, tanpa melakukan pembelian berlebihan atau panic buying. Masyarakat juga diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan mengikuti perkembangan melalui sumber resmi. (BAPNTT/BS)
