KabKupang_IndoNusra.com– Ketua Kelompok Tani (Poktan) Rala Esa dan Salah Satu Warga Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, meminta agar kepada Dinas Terkait yakni, Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (Satker OP) pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) NTT II agar menyelesaikan Pekerjaan Irigasi yang belum Selesai atau di Terlantarkan sejak Tahun 2025 lalu.
Salah satu pemilik lahan di RT. 10/RW.05 Kelurahan Tuatuka, Petrus Giri ketika di wawancarai di lokasi oleh media ini, Ia meminta agar dari Dinas terkait dapat menyelesaikan tunggakan pekerjaan yang di terlantarkan.
Karena, baik dari fisik saluran, serta material yang ada pada sisi saluran harus di bersihkan sehingga permukaan sawah yang kirang lebih 2 meter itu, jika musim hujan dapat dikerjakan.
“Kita liat saja, sisa saluran yang tidak kerja ini tenggelam. Kalau musim hujan air tidak akan naik ke sawah. Sedangkan saluran begini dalam, Tamba lagi di ini bibir saluran material berupa galian dan bebatuan banyak begini. Perlu adanya pembersihan oleh dinas, jangan abakan saja. Karena saya merasa rugi kalau lahan tidak dibersihkan”, tegas Petrus Giri.
Seandainya sisa material ini tidak dibersihkan maka sebagai pemilik lahan, Ia merasa rugi.
“Sudah berapa banyak ratusan meter yang saya rugi, kalau dulu tidak ada saluran permanen seperti ini, hasil panen saya lumayan banyak”, ujarnya Sabtu, (30/10) sore.
Sehingga dengan adanya kejadian seperti ini, kalau bisa dari BBWS NTT II, melalui Satker OP bisa turun untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa, dan juga bersihkan sisa material yang ada.
Ketua Poktan Rala Esa, Agus Mbura kepada media menjelaskan bahwa pekerjaan saluran irigasi itu dikerjakan pada Bulan November 2025, nilai anggaran dan juga tinggal mulainya kerja, ia mengaku tidak mengetahuinya persis. Karena tidak adanya pemasangan papan informasi.
“Sebenarnya ini salutan berkat proposal yang kita punya kelompok tani kasi masuk ke bapak anggota DPR RI, Usman Husin waktu reses di Tuatuka. Dan di jawab melalui Balai Besar Wilayah Sungai NTT II sehingga bisa di kerjakan”, ungkapnya.
Sesuai dengan proposal yang di berikan, panjang saluran itu sebanyak 300 meter.
Namun fakta fisik yang ada di lokasi hanya 200 meter lebih yang dikerjakan, sedangkan sisanya di kemana kan? Tanya Ketua Poktan Rala Esa. Karena masih terdapat kirang lebih 60 meter yang belum dikerjakan, dan di terlantarkan sampai hari ini.
Pada kesempatan itu, dirinya menyampaikan limpah terima kasih ke Anggota DPR RI, Usman Husin karena sudah menjawab keluhan masyarakat, khusunya Poktan Rala Esa sesuai proposal yang di berikan.
Ia merasa heran, karena harapan masyarakat di sekitaran area sawah ini, dengan adanya saluran permanen bisa membantu. Namun faktanya malah berbalik, sehingga yang ada masyarakat merasa di rugikan.
Dirinya meminta agar pekerjaan ini dapat dapat di selesaikan dapat diselesaikan, material sisa harus dibersihkan, dan juga pekerjaan yang rusak dapat diperbaiki.
“Karena waktu itu pernah dari kejaksaan pernah turun cek ke lokasi, dan dari balai juga pernah turun dan mereka tanya agar ada akses jalan tidak ada nanti akan dilanjutkan pada tahun ini. Dan tahun ini dong lanjutkan pekerjaan itu di bulan Juli tahun 2926, tetapi yang anehnya bukan saluran yang di bawah yang mereka lanjut, tapi mereka kerja yang di dekat pintu bagi. Begitu lagi mereka bawa orang baru yang kerja”, urainya.
Dirinya berharap agar bisa diselesaikan. Kalau memang pekerjaan tidak di selesaikan maka keluhan ini akan di bawa ke Kjaksaan untuk turun lagi dan melihat kondisi saluran yang ada.
Sementara, PPK Operasi dan Pemeliharaan 2 BBWS NTT II, Junus Djobo yang berhasil di wawancarai media ini di ruang kerjanya Selasa, (03/11) menjelaskan bahwa pekerjaan itu bersumber dari Dana Inpres 2, yakni Bantuan Presiden (Banpres) RI, bukan dari Aspirasi rakyat.
Kalau dana dari Anggota DPR RI, Usman Husin seperti dana Aspirasi, maka masuk dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI). Yang mana harus melalui Kementrian Pertanian, dan untuk pelaksanaan fisik di lapangan di kerjakan oleh kelompok tani.
Sedangkan anggaran Inpres melalui Kementerian Pertanian sementara anggaran Aspirasi untuk P3TGAI melalui Kementrian Pekerjaan Umum.
“Kegiatan itu merupakan tahap kedua, tahap pertama itu di tahun 2025. Ini merupakan program kementrian pertanian, tapi dananya masuk melalui Kementrian pekerjaan umum”, ungkapnya.
Sehingga untuk kerusakan yang ada, maka akan diperbaiki, dan juga tumpukan material yang ada pada bibir irigasi itu merupakan bentuk penahan. Karena irigasi itu bersistem duduk di permukaan tanah sehingga adanya tumpukan galian tanah dan bebatuan itu untuk menahan.
“Waktu itu pekerjaan mulai di bulan November tahun 2025 bertepatan dengan adanya musim hujan sehingga kondisi tanah dalam keadaan basah, sehingga kades jalan masuk ke lokasi agak sulit. Kita juga sudah kirim staf untuk turun kelokasi agar mengecek supaya dalam Minggu ini kita turun untuk lakukan perbaikan”, bebernya. (***)
