Daerah  

Puluhan Aktivis Aksi di Kantor Gubernur NTT, Tuntut Infrastruktur yang Merata untuk Amfoang

Keterangan: Puluhan Aktifis Aksi di Kantor Gubernur NTT, Tuntut Infrastruktur yang Merata untuk Amfoang.

Kupang_IndoNusra.com Aliansi peduli Kemanusiaan dan puluhan Mahasiswa (Aktivis) yang tergabung, Di antaranya Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang (PERMASKU), Ikatan Kaum Intelektual Fatuleu (IKIF), Persaudaraan Mahasiswa Amfoang Tengah (PERMASTENG), Persatuan pelajaran Mahasiswa Amfoang Timur (PERMATIM), Ikatan Pemuda  Pelajar Amfoang Barat Daya (IPPJAR),  Front Mahasiswa Nasional (FMN), Forum Solidaritas Belu (FOSMAB), dan Ikatan Mahasiswa Asal Amanuban (IKMABAN) mengadakan aksi di Depan Kantor Gubernur NTT, Selasa (19/05).

Pada kesempatan itu, Asten Bait selaku ketua umum PERMASKU menyampaikan bahwa kehadiran para Mahasiswa guna menyuarakan aspirasi masyarakat dari Amfoang.

Sebagaimana dengan segala keterbatasan yang tidak tersentuh oleh pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi NTT, sehingga aktivitas Masyarakat Amfoang terbatas.

“Kami disini untuk menyuarakan suara masyarakat dari Amfoang dengan segala keterbatasannya dan ketidak tersentuh nya pembangunan infrastruktur dari pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Aktivitas kami terbatas”, ungkapnya.

Sebagai Anak Muda, tentunya tidak ingin agar masyarakat di Amfoang menderita hanya karena keterbatasan infrastruktur.

“Kami sebagai anak muda yang tentunya tidak mau melihat orang tua kami menderita maka kami hadir disini membawah tangisan masyarakat Amfoang yang sampai sekarang tidak ada sentuhan langsung pembagunan infrastruktur,” Jelas asten.

Lanjutnya, dengan adanya penahanan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh oknum polisi di beberapa minggu yang lalu maka masyarakat Amfoang benar terisolir, maka masyarakat di Amfoang tidak bisa berbuat Apa-apa.

Ketua Umum IKIF, Marsel Nomeni dalam orasinya menegaskan bahwa Pemerintahan Provinsi NTT jika tidak mampu mengurus akses jalan Fatuleu menuju Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, sampai Amfoang Utara bahkan menembusi Oepoli sebagai jalan Negara, maka keterpurukan masyarakat Amfoang sangat memperihatinkan.

“Saya menegaskan kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur Jika tidak mampu mengurus jalan Fatuleu tembus Amfoang Utara bahkan sampai ke Oepoli alihkan saja status jalannya sebagai jalan Negara, maka segala keterpurukan masyarakat kami di Amfoang sangat prihatin. Sehingga kami minta agar pemerintah provinsi bisa perhatikan masyarakat kami”, Desak marsel.

Baca Juga  Lantik Anggota KPID NTT, Gubernur NTT Tekankan Peran Strategis Pengawasan Penyiaran

Sedangkan ketua PERMATIM, Erens Suni’Uf dalam orasinya ia menyebutkan bahwa Rumah Sakit Pratama yang di resmikan langsung oleh Pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2023 hingga sekarang tidak beroperasi, dan tidak adanya ketersediaan fasilitas.

“Rumah Sakit Pratama yang sudah diresmikan 3 Tahun yang lalu itulah hanya sebagai pajangan karna sampai sekarang tidak beroperasi. Sehingga kami minta agar pemerintah bisa memperhatikan operasi rumah sakit tersebut”, beber Erens.

Ketua IPPJAR, Deman Lalan menegaskan perlu ada alat berat di titik Fital yang tidak bisa di akses oleh masyarakat agar bisa memperlancar aktivitas masyarakat.

“Kalau bisa Pemerintah adakan Alat berat di titik-titik yang tidak bisa diakses agar memperlancar aktivitas masyarakat”, pinta Deman.

Ketua IKMABAN juga menegaskan bahwa pemerintah jangan tinggal diam saja. Tapi perlu turun langsung untuk melihat apa yang di alami oleh masyarakat Amfoang dengan Infrastruktur yang tidak memadai, krisisnya BBM sehingga jangan menghambat aktivitas masyarakat.

“Infrastruktur jembatan dan jalan itulah yang menjadi polemik bagi masyarakat Amfoang sehingga perlu ada sentuhan langsung dari pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur”, Tegas Sandro.

Usai orasi, massa aksi akhirnya ditemui oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTT Alex Lumba, Kadis Perhubungan Frederik Koinunu, Kadis ESDM Viktor Manek, dan Kadis PUPR Benny Nahak untuk beraudiens bersama.

Dalam tahap beraudiensi, Pemprov NTT menyatakan telah menggelar rapat dengan BPH Migas untuk mencari solusi atas persoalan BBM di Amfoang.

Sementara terkait akses jalan di Amfoang, Pemprov NTT juga telah mengajukan proposal perbaikan ke pemerintah pusat.

Kadis PUPR NTT, Benny Nahak mengatakan bahwa Pemprov NTT mengajukan anggaran Rp 140 miliar untuk memperbaiki lima jembatan di wilayah Amfoang.

Baca Juga  Walaupun Libur Dinas PMD Kabupaten Kupang Tetap Berkantor

“Untuk jalan di Amfoang, kami sudah koordinasi dengan pemerintah pusat”, ujarnya. (Azr).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *