Kupang_IndoNusra.com– Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, memimpin Rapat Konsolidasi Penanganan Dampak Gempa Flores di Kabupaten Sikka, di Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Flores, BPBD Kabupaten Sikka, Maumere, Selasa (08/09).
Rapat tersebut dihadiri Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago bersama Wakil Bupati Sikka, jajaran Pemerintah Kabupaten Sikka, perwakilan BNPB, unsur Forkopimda Kabupaten Sikka, DPRD Kabupaten Sikka, serta pimpinan dan perwakilan instansi terkait.
Rapat konsolidasi tersebut secara khusus membahas perkembangan penanganan dampak Gempa Flores di Kabupaten Sikka sekaligus menyatukan langkah menghadapi masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Dalam arahannya, Gubernur Melki menegaskan pentingnya penyamaan dan sinkronisasi data di antara seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan dampak bencana di Kabupaten Sikka.
Menurutnya, data menjadi dasar utama untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak teridentifikasi dan tidak ada yang terlewatkan dalam proses penanganan.
“Data kita perlu samakan dulu. Kita semua yang terlibat harus menyamakan data. Jangan sampai ada yang belum sempat masuk. Data harus sama, harus sinkron, dan tidak boleh ada masyarakat terdampak yang terlupakan”, tegas Gubernur NTT.
Ia mengatakan, secara umum seluruh wilayah terdampak di Kabupaten Sikka sudah dapat dijangkau, meskipun penanganan di sejumlah lokasi masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Karena itu, pemerintah terus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebelum mempersiapkan tahapan kehidupan masyarakat selanjutnya.
“Kita prioritaskan kebutuhan dasar. Lalu kita persiapkan kehidupan masyarakat selanjutnya”, ujarnya.
Penanganan dampak gempa di Kabupaten Sikka kini mulai diarahkan menuju masa transisi, pemulihan ekonomi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Dalam rapat tersebut, BMKG melaporkan bahwa hingga Selasa pagi pukul 05.00 telah terjadi sekitar 13 ribu gempa susulan, dengan 177 kali di antaranya dirasakan oleh masyarakat.
Aktivitas gempa menunjukkan tren penurunan meskipun masih berlangsung secara fluktuatif. BMKG memperkirakan aktivitas gempa susulan masih dapat terjadi dalam tiga hingga empat minggu ke depan.
BMKG juga mengingatkan perlunya perhatian khusus terhadap kondisi para penyintas, mengingat September dan Oktober merupakan periode menuju puncak musim kemarau.
Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur NTT di Maumere serta dukungan Pemerintah Provinsi NTT dalam penanganan dampak Gempa Flores di Kabupaten Sikka.
Ia secara khusus mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi NTT terhadap penanganan masyarakat terdampak di Pulau Palue, termasuk koordinasi yang telah dilakukan untuk mendukung akses transportasi laut.
Berdasarkan laporan Satuan Tugas Penanganan Bencana, jumlah pengungsi di Kabupaten Sikka terus mengalami penurunan dan saat ini tercatat sebanyak 925 kepala keluarga. Sebaran pengungsi berada di beberapa wilayah, antara lain Kecamatan Palue, Kangae, dan Nita.
Sementara itu, sebanyak 6 orang dilaporkan meninggal dunia dan sejumlah warga mengalami luka akibat gempa.
Pendataan rumah terdampak juga terus dilakukan. Sebanyak 3.042 rumah telah didata, sementara 1.252 data masih dalam proses input dan sekitar 2.808 rumah masih dalam tahap pendataan.
Tim verifikasi yang telah mendapat pembekalan dari BNPB terus bekerja untuk memastikan seluruh data kerusakan dan masyarakat terdampak dapat diverifikasi dengan baik.
Tahap verifikasi selanjutnya ditargetkan dapat diselesaikan pada minggu depan.Bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat, pemerintah juga segera mempersiapkan pembangunan hunian sementara.
Pemerintah Kabupaten Sikka saat ini sedang menyusun Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau R3P yang ditargetkan selesai pada minggu ini. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Sikka ke depan.
Penanganan berbagai sektor terus dilakukan secara paralel, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, perumahan, penyediaan air bersih, bantuan sosial, serta pemulihan ekonomi masyarakat.
Di sektor pendidikan, pembangunan ruang kelas darurat terus dipersiapkan agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di tengah proses pemulihan.
BNPB dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa langkah penanganan terus berlanjut dengan salah satu fokus utama pada pendataan kerusakan perumahan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kebutuhan akan hunian.
Masa tanggap darurat, menurut BNPB, tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mempersiapkan masyarakat untuk memasuki masa transisi menuju kehidupan yang lebih normal.
Gubernur NTT mengatakan Pemerintah Provinsi NTT terus mengambil langkah untuk mendukung percepatan penanganan dampak bencana dan pemulihan di berbagai sektor.
Untuk mendukung keberlangsungan pendidikan di wilayah-wilayah terdampak Gempa Flores, Gubernur telah meminta bantuan sebanyak 10 ribu tenda kepada pemerintah pusat.
Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan pendidikan di berbagai wilayah terdampak gempa di Flores, khususnya untuk mendukung kegiatan belajar mengajar pada sekolah-sekolah yang bangunannya belum dapat digunakan secara optimal.
Sementara itu, akses transportasi laut menuju Pulau Palue kini kembali terlayani melalui Kapal Feri Ine Rie yang telah beroperasi pada rute Maumere–Palue.
Pengoperasian kembali Kapal Feri Ine Rie merupakan hasil koordinasi antara Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Sikka, dan berbagai pihak terkait. Kehadiran kapal tersebut membantu mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi logistik dan kebutuhan penanganan bagi masyarakat terdampak di Pulau Palue.
Selain penanganan kebutuhan dasar dan pembangunan kembali infrastruktur, Gubernur juga menekankan pentingnya mempersiapkan pemulihan ekonomi masyarakat.
Salah satu hal yang didorong adalah adanya relaksasi terhadap pinjaman masyarakat terdampak bencana sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat bangkit dan kembali menjalankan aktivitas ekonominya.
Dalam sesi dialog, unsur Kejaksaan menyampaikan bahwa mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada masa tanggap darurat dan masa transisi menuju pemulihan serta rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki ketentuan yang berbeda.
Kejaksaan menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan hukum agar seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Melki menegaskan pentingnya pendampingan agar seluruh pihak dapat bekerja dengan baik dan cepat tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Ini penting. Kita harus kerja dengan baik, tetapi kita juga harus memastikan tidak ada masalah dalam prosesnya,” kata Gubernur.
Sementara itu, PLN melaporkan bahwa kondisi kelistrikan di Kabupaten Sikka secara umum telah kembali normal. PLN juga meminta agar dilibatkan dalam perencanaan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap agar kebutuhan jaringan listrik dapat dipersiapkan sejak awal.
DPRD Kabupaten Sikka turut menyampaikan sejumlah perhatian, antara lain kebutuhan tenda bagi sekolah-sekolah terdampak, terutama di wilayah dengan karakteristik angin yang cukup kencang, penanganan jalan yang mengalami longsor, serta pentingnya memastikan program pemulihan ekonomi masyarakat dilakukan secara tepat sasaran.
Menutup rapat konsolidasi, Gubernur Melki menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja dan terlibat dalam penanganan dampak Gempa Flores di Kabupaten Sikka.
Ia menegaskan bahwa kekompakan dan solidaritas seluruh unsur menjadi modal penting dalam menghadapi bencana dan memulihkan kehidupan masyarakat.
“Yang paling penting, solidaritas harus bagus. Kita harus kompak untuk kemanusiaan”, pungkas Gubernur.
Gubernur NTT kembali mengingatkan bahwa penyamaan dan sinkronisasi data harus menjadi perhatian bersama.
Rapat konsolidasi tersebut menegaskan komitmen seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan data dalam penanganan dampak Gempa Flores di Kabupaten Sikka.
Dengan data yang sinkron, seluruh pihak diharapkan dapat memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewatkan dalam setiap tahapan penanganan, mulai dari masa tanggap darurat, transisi menuju pemulihan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. (BAPNTT/OW/Dok.Tim)
