KabupatenKupang_IndoNusra.com– Untuk menyelamatkan Nasib para ASN P3K jika Gaji Bupati, Wakil Bupati Kupang, dan DPRD, serta Pejabat lingkup Kabupaten Kupang di Pangkas.
Pernyataan ini mendapat respon dan persetujuan dari beberapa Anggota DPRD Kabupaten Kupang.
Sesuai yang di kutip media ini dari timortuday.id, berdasarkan pernyataan Bupati Kupang pada group WhatsApp Suara Amfoang hari Jumat (05/12) lalu yang melontarkan pernyataan terkesan menantang DPRD bersama Bupati, Wakil Bupati dan para Pejabat di Pemkab Kupang untuk Sama-sama menyetujui pemangkas gaji untuk mengatasi persoalan devisit anggaran Kabupaten Kupang.
“SAYA LEBIH SETUJU DAN DUKUNG LAGI KLU ADA PERNYATAAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT ATAU LEMBAGA DPRD AGAR KARENA ADA EFISIENSI MAKA DEMI KEPENTINGAN RAKYAT DAN MENYELAMATKAN NASIB P3K MARI GAJI KITA PARA PEJABAT BUPATI, WAKIL BUPATI DAN DPRD DI POTONG 50 PERSEN, DAN SAYA SANGAT ANGKAT JEMPOL DAN SY AJAK MARI KITA MULAI PEMOTONGAN ITU DARI BULAN JANUARI”, tulisnya.
Demikian salah satu komentar Bupati Kupang, Yosep Lede dalam percakapan di grub menanggapi pemberitaan pemotongan gaji P3K itu. Sejumlah Anggota grub mengapresiasi tanggapan bupati Yosep Lede itu.
Pernyataan Orang Nomor 1 Kabupaten Kupang itu mendapat Kesepakatan dan Dukungan dari Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang juga Ketua DPD II PSI Kabupaten Kupang, David Daud.
Seperti yang di kutip dari Haluantimor. Com, Fraksi PSI DPRD Kabupaten Kupang, David Daud dengan mencuatnya informasi ini, Dirinya mengaku siap jika pemangkasan itu di berlakukan untuk memenuhi anggaran berkaitan dengan pembayaran gaji P3K.
Dirinya menyampaikan bahwa alasan Dirinya mendukung penuh opsi tersebut, dikarenakan, opsi itu merupakan langkah bijak dari Pemerintah untuk menutupi devisit anggaran khususnya yang di pergunakan untuk membayar gaji seluruh P3K.
“Saya sepakat jika gaji DPRD, Bupati, dan wakil Bupati Kupang, serta perjalanan dinas di pangkas demi urusan kemanusiaan”, ujarnya.
Menurutnya, guna memenuhi devisit APBD khususnya untuk pembayaran gaji P3K tahun 2026, tidak dapat di ambil dari pos anggaran lainnya yang di gunakan untuk membiayai Program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendasar Masyarakat.
Sehingga opsi pemangkasan Gaji seluruh Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Kupang serta biaya perjalanan dinas merupakan langkah bijak.
Sebab, Pemerintah tidak mungkin mengambil langkah ekstrim dengan merumahkan seluruh P3K.
“Kita DPRD harus bisa menjawab tantangan bapak bupati untuk pangkas gaji dan perjalanan dinas DPRD”, ungkapnya.
Selain itu dukungan lain datang dari Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kupang, Arnolus Moy sangat mendukung kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kupang, dalam hal ini Bupati Kupang. Karena apa, karena di lihat dari pada anggaran tidak bisa mencukupi kebutuhan.
Oleh karena itu langkah yang di ambil oleh Pemerintah, khususnya Bupati terkait pernyataannya pemangkasan itu, Fraksi PKB mendukung penuh kebijakan itu. Karena jika kekurangan dana, pasti ada dampaknya yakni di rumahkan.
“Kalau di rumahkan maka mereka itu sudah terlepas sebagai ASN P3K. Nah pemerintah pusat sudah merencanakan bahwa akan ada regulasi menyangkut nasib P3K yakni akan di alihkan kembali ke ASN. Andai kata di rumahkan, maka mereka itu tidak punya hak Apa-apa lagi. Maka itu keputusan dari Bupati, itu sangat terbaik. Karena mereka itu tidak jadi di rumahkan”, pungkasnya.
Oleh karena itu dari fraksi PKB mendukung sekali kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang, dalam hal Bupati Kupang, Yosef Lede.
“Kalau kita bandingkan kebutuhan untuk pemerintah kabupaten kupang dengan anggaran DAU sebesar Rp751 miliar, nah sedangkan alokasi dana dari pusat hanya Rp600 miliar. Sedangkan kalau kita berpikir mau cari solusi maka tidak ada pembangunan. Dan juga pembangunan di stop juga tidak bisa melayani karena sebanyak Rp151 miliar yang kekurangan ini. Oleh karena itu diharapkan polemik yang ada secara bijak kita melihat kebutuhan dana yang ada pada kita sekarang ini”, ujar Moy. (***)
