Kupang_IndoNusra.com– Aliansi Organisasi Kepemudaan (OKP) Se-Daratan Timor menyatakan kesiapannya menggelar aksi demonstrasi pada peringatan Hari Pancasila, 1 Juni 2026 guna menyoroti Ketimpangan Sosial dan Program MBG.
Koordinator aksi, Heri Klau, menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk respons atas keresahan masyarakat terhadap kondisi sosial yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan.
“Gerakan ini lahir dari kegelisahan publik terhadap realitas sosial yang belum mencerminkan nilai keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila”, ujar Heri.
Aliansi ini melibatkan sejumlah organisasi kepemudaan di wilayah Timor, antara lain Ikatan Mahasiswa Malaka, Ikatan Mahasiswa Timor, Ikatan Mahasiswa Timor Tengah Utara, Ikatan Mahasiswa Amanuban, Ikatan Mahasiswa Amanatun, Gerakan Mahasiswa Flobamora, Ikatan Mahasiswa Timor Muhammadiyah, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIKUM Usfunan.
Menurut Heri, pemerintah dinilai belum mampu mewujudkan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, mahasiswa merasa perlu mempertanyakan implementasi nilai tersebut, baik kepada pemerintah pusat maupun daerah.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan hasil kajian aliansi, terdapat kesenjangan signifikan antara ambisi kebijakan dan realisasi di lapangan.
Total alokasi anggaran program tersebut diperkirakan mencapai Rp9 triliun dengan target pembangunan 585 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, hingga saat ini realisasi baru mencapai sekitar 252 SPPG atau 42 persen.
Di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), misalnya, terdapat 22 SPPG dengan status “berkembang”, yang menunjukkan belum optimalnya operasional program tersebut.
Aliansi menilai keterlambatan pembangunan dan operasionalisasi bukan semata persoalan anggaran, melainkan mencerminkan lemahnya kapasitas implementasi kebijakan.
Selain itu, aliansi juga menyoroti disrupsi rantai pasok pangan lokal. Petani dinilai kesulitan terlibat dalam program MBG akibat standar formal, seperti sertifikasi berbasis korporasi, yang tidak sepenuhnya adaptif terhadap kondisi produksi lokal.
“Di satu sisi pemerintah mendorong ketahanan pangan lokal, namun di sisi lain regulasi teknis justru menyulitkan petani kecil untuk terlibat,” kata Heri.
Aliansi juga mengkritisi aspek ketepatan sasaran program. Berdasarkan temuan lapangan, distribusi MBG dinilai belum mempertimbangkan aspek prioritas penerima manfaat.
Anak-anak dari keluarga dengan latar belakang ekonomi berbeda, termasuk anak pejabat dan keluarga kurang mampu, menerima manfaat yang sama tanpa skema diferensiasi.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, mengingat kelompok tertentu telah memperoleh dukungan kesejahteraan dari sumber lain.
Selain persoalan MBG, aliansi juga menyoroti ketimpangan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Aliansi tersebut mengungkapkan bahwa angka kemiskinan ekstrem, stunting, dan putus sekolah di wilayah daratan Timor masih tergolong tinggi.
Atas berbagai persoalan tersebut, aliansi menilai bahwa nilai-nilai Pancasila kerap berhenti pada tataran simbolik dan seremonial, tanpa diiringi implementasi nyata dalam kebijakan publik.
Aksi pada 1 Juni mendatang diharapkan menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah agar lebih serius mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. (***)