Kupang_IndoNusra.com– Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT Mendukung berbagai Program Strategis Nasional, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan penurunan Stunting, dan penguatan perlindungan Tenaga Kerja, serta perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT.
Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur (Wagub) NTT saat menerima tujuh Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melaksanakan kunjungan kerja reses selama dua hari yakni, Kamis dan Jumat (24/07), di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hari Kamis, (23/07).
Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene disambut oleh Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, bersama Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, di Bandara Komodo, Labuan Bajo.
Selanjutnya, rombongan melaksanakan pertemuan bersama di Kantor Bupati Manggarai Barat.
Selain Wakil Gubernur NTT dan Bupati Manggarai Barat, pertemuan tersebut dihadiri pula oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Kepala Balai Besar POM di Kupang, Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Kepala BP3MI Provinsi NTT, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, APINDO, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Kunjungan kerja reses ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI terhadap pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan pekerja migran Indonesia, kependudukan dan keluarga berencana, pengawasan obat dan makanan, pemenuhan gizi, serta penyelenggaraan jaminan sosial.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTT, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT terus berkomitmen memperkuat pembangunan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial melalui sinergi dengan Pemerintah Pusat.
“Karakteristik ketenagakerjaan kami masih didominasi oleh sektor informal, yakni mencapai sekitar 75,28 persen dari total penduduk bekerja pada awal tahun 2026,” ujar Asadoma.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam mendukung berbagai program strategis nasional, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan penurunan stunting, penguatan perlindungan tenaga kerja, serta perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT.
“Mayoritas masyarakat kami adalah pekerja rentan, petani, nelayan, dan pelaku UMKM pariwisata yang sangat membutuhkan perlindungan jaminan sosial . Karena itu, dukungan Pemerintah Pusat sangat kami harapkan agar manfaat program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan,” kata Johni.
Lebih lanjut , Ia menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang masih dihadapi NTT. Ia menyoroti masih terbatasnya tenaga kesehatan, dokter spesialis, alat kesehatan, serta ketersediaan obat-obatan di sejumlah kabupaten kepulauan dan daerah terpencil.
Kondisi itu menyebabkan masyarakat harus menempuh perjalanan jauh ke Kota Kupang untuk memperoleh pelayanan kesehatan rujukan dengan biaya transportasi dan akomodasi yang cukup besar.
Ia juga mengangkat persoalan tingginya angka pengangguran di beberapa wilayah NTT yang memerlukan dukungan perluasan kesempatan kerja dan penguatan perlindungan sosial bagi para pekerja.
Usulnya, Komisi IX DPR RI pada kesempatan mendatang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sabu Raijua untuk melihat secara langsung tantangan yang dihadapi masyarakat, terutama tingginya angka stunting akibat keterbatasan akses air bersih, kualitas sumber daya manusia, dan faktor sosial budaya.
Ia juga berharap adanya dukungan Pemerintah Pusat untuk penyediaan fasilitas kesehatan strategis, termasuk pembangunan balai hiperbarik di Labuan Bajo guna mendukung pelayanan kesehatan bagi wisatawan maupun masyarakat.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX , Felly Estelita Runtuwene RI menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan program di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan keluarga, dan perlindungan pekerja migran di Nusa Tenggara Timur.
“Kami ingin mendengar secara langsung capaian, tantangan, dan kebutuhan daerah, sehingga hasil kunjungan ini dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang semakin responsif dalam meningkatkan layanan kesehatan, memperluas kesempatan kerja, memperkuat pembangunan keluarga dan gizi, serta perlindungan sosial bagi masyarakat NTT, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat,” ujar Ketua Tim.
Komisi IX DPR RI juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan berbagai program kementerian dan lembaga mitra kerja, termasuk program prioritas pemerintah, guna memastikan pelaksanaan program dan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Temuan, data, dan aspirasi yang kami peroleh dalam kunjungan ini akan menjadi bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga mitra kerja untuk memperkuat kebijakan serta memastikan program pemerintah pusat semakin responsif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur,” ujar Felly Estelita Runtuwene.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, diserahkan pula program pemberdayaan ekonomi bagi ahli waris keluarga penerima manfaat melalui pelatihan dasar pengemasan makanan yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Manggarai Barat sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi keluarga. (BAPNTT/AL/Dok. Tim)
