KabKupang_IndoNusra.com– Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kupang melakukan Pinjaman Keuangan merupakan hal yang Positif dan Salah satu Alternatif guna Melakukan Pembangunan demi Kesejahteraan Masyarakat.
Demikian diungkapkan Bupati Kupang, Yosef Lede kepada awak media ketika di wawancarai terkait usai menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Pelantikan Pengurus DPC PAN Se-Kabupaten Kupang Senin, (03/08) sore.
Ia mengatakan, dalam konsep membangun Daerah tentunya Pemerintah mendapatkan Alokasi dana APBD. Apalagi di saat sekarang adanya efesiensi anggaran.
Maka itu, pembangunan harus berjalan walaupun ada pemangkasan (Efesiensi).
“Kalau setidaknya APBD II tidak mampu, maka kita mencari solusi lain yaitu bagaimana berjuang untuk membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk bagaimana kita menpatkan dana bantuan dari apbn”, ujarnya.
Sekaligus juga bagaimana Potensi-potensi daerah yang bagaimana bisa diatur secara baik, maksimalkan pengelolaanya yang sedianya bisa mendapatkan keuangan untuk membiayai program.
Kalau hari ini-red terjadi efesiensi sebagaimana bukan saja di pemerintah daerah, termasuk di Kementerian-kementerian, berarti kesimpulannya tidak ada anggaran yang cukup di dalam pembiayaan untuk pembangunan daerah.
Maka salah satu solusinya adalah bagaimana melakukan pinjaman daerah. Supaya apa? Supaya bisa menjawab bagaimana kebutuhan dari pada masyarakat.
“Jadi jangan bilang karena ada efesiensi, tidak ada anggaran lalu kita mau main-main? Tidak seperti itu!!! Kita akan berupaya dengan berbagai macam cara untuk membangun, untuk menjawab kebutuhan dari pada rakyat”, tegasnya.
Sehingga pinjaman daerah ini tetap di lakukan agar bentuk pinjaman ini guna membangun Hal-hal yang di butuhkan Masyarakat sekaligus juga membangun ekonomi.
Contohnya, melakukan pinjaman daerah ini untuk membangun TPI. Karena potensi laut cukup luar biasa di kabupaten kupang. Bahkan, laut kabupaten kupang yang ada ini sangat luas.
“Tapi kita tidak menikmati potensi laut itu. Sedangkan, kita punya ruang untuk membuka TPI yang memutuskan mata rantai seperti kebutuhan orang dari tarus sampai Timor Leste terhadap ikan, karena kita sudah mempunyai TPI di kabupaten kupang”, ujarnya.
Makanya, ini juga dalam rangka untuk bagaimana membangun ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang ada di kabupaten kupang guna meningkatkan PAD.
“Jadi adanya pinjaman daerah ini agar diperuntukan untuk melakukan sebuah pembangunan dalam hal pembiayaan pembangunan usaha yang bukan saja bentuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pad, tapi juga menambah hal-hal pertumbuhan ekonomi dari pada masyarakat”, tutur Kader Partai Gerindra Kabupaten Kupang itu.
Maka itu pertumbuhan ekonomi makin hidup. Jadi Pinjaman daerah ini untuk menumbuhkan kebutuhan ekonomi.
Pinjaman daerah juga akan di peruntukan dalam kebutuhan infrastruktur. Karena, contohnya sekarang banyak opini yang terus di bangun terkait status jalan yang mana masih minim.
“Sekarang orang main omong terus bahwa ini jalan propinsi, ini jalan kabupaten, jangan!!! Karena posisi sekarang rakyat menderita. Rakyat tidak pernah tau apakah ini jalan propinsi atau jalan kabupaten, yang rakyat tau harus di bangun secara baik untuk kepentingan rakyat”, ungkapnya.
Pemda Kabupaten Kupang juga sadar bahwa puluhan tahun ini APBN tidak mampu untuk menolong. Tetapi ingat, rakyat kabupaten kupang menderita. Maka pemerintah kabupaten kupang lakukan pinjaman ini untuk membangun akses jalan.
“Contohnya, jalan ikan foti. Saya mau bangun jalan ikan foti karena dapur kota kabupaten kupang salah satunya dari Amarasi. Apa lagi fasilitas ini untuk menunjang aktifitas dari masyarakat yang sangat luar biasa”, pintarnya.
Terisolirnya daerah Amfoang seperti poros tengah. Pemerintah ingin bangun supaya bisa menjawab persoalan-persoalan apa yang selama ini di keluhkan oleh masyarakat.
Apa lagi pemerintah daerah telah berjuang untuk mendapatkan SPBU di daerah Amfoang. Sementara kondisi akses jalan seperti itu, maka SPBU turun bagaimana kalau kondisi jalan seperti itu.
Maka kita bangun infrastruktur jalanya supaya bisa menunjang rencana pengadaan SPBU. Karena sekarang di Amfoang hampir semua jalan rusak. Oleh karena itu, harus ada solusi.
“Karena katakanlah APBD dan APBN tidak bisa menjawab, kita harus bisa menjawab dengan pinjaman supaya apa yang dibutuhkan oleh rakyat itu terjawab. Dan demi kesejahteraan masyarakat”, bebernya.
Jangan hanya sibuk mengoceh, tapi tidak ada solusi. “Jangan sampe kita sibuk bakalai, jalan rusak terus, rakyat yang menderita. Tidak boleh begitu, harus ada solusi”, tegasnya.
Negara saja pinjam, luar negeri seperti Amerika juga pinjam. Kalau dari dulu tidak ada pinjaman oleh negara, Indonesia juga belum tentu maju.
Nah, pinjaman daerah ini merupakan salah satu hal yang positif dan salah satu alternatif yang kiranya kemampuan keuangan daerah tidak mampu, dan bantuan pemerintah pusat melalui APBN tidak mampu, maka harus ada solusi.
“Kita lakukan pinjaman ini bukan untuk kepentingan komsumtif. Yang pasti kita akan pinjam sesuai kemampuan pengembalian daerah. Kita pinjam harus sesuai dengan masa jabatan. Supaya jangan ada hutang piutang. Karena kita harus lihat dari putusan MK, karena siapa tau akan di perpanjang sampai 2031”, terangnya. (Yuantin)
